by Rudi Rosidi
Tahun 2015 pemerintah pusat menambah utang sekitar Rp 490 Triliun dari tahun sebelumnya. Nilai ini hampir 4 KALI LIPAT dari penambahan utang pada periode 2010-2011 (lihat grafik atas).
Masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa utang pemerintah pusat bukan menjadi tanggung jawab rakyat dalam pelunasannya.
Mari kita perhatikan silogisme berikut:
Premis:
Premis 1: Kebijakan utang dilakukan oleh pemerintah melalui ketetapan presiden.
Premis 2: Utang dibayar dari pendapatan negara.
Premis 3: Pendapatan negara sebagian besar didapatkan dari pajak.
Premis 4: Pajak diperoleh dari rakyat, baik secara langsung maupun melalui industri.
Konklusi: Rakyat menanggung risiko pembayaran utang atas kebijakan utang yang dilakukan oleh presiden.
Maka jika pemerintah khususnya presiden tak berhati-hati dalam penetapan dan pengelolaan utang pemerintah, berarti sama saja presiden atau pemerintah ceroboh pada risiko penderitaan yang akan dialami oleh rakyatnya atas kewajiban membayar utang tersebut.[]
Source http://ift.tt/1Xkt81f
