Politisi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti ditangkap KPK, Rabu (13/1) malam. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP ini ditangkap di sebuah tempat di dekat gedung DPR. Saat ditangkap politisi PDIP itu tengah melakukan transaksi suap, seorang kurir juga ikut diamankan. Damayanti tak bisa berkutik saat KPK mendapati ada uang bernilai miliaran rupiah di tangannya.
Terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Politisi PDIP, menarik sekali apa yang dinyatakan oleh mBak Nanik Sudaryati (jaringan Merah Putih) dalam statusnya di facebook sebagai berikut:
Nanik Sudaryati
Buat partai lain jangan pada senang kalau moncong putih saat ini banyak yg ditangkapin. Karena ini hanya strategi PR untuk tahun 2019. Tahun pertama, kedua, ketiga , keempat pokoknya yg ditangkapin partai pendukung dulu..... ntar menjeleng Pilpres yg ditangkapin partai oposisi/lawan.
Sekarang buat bangun image sebagai pahlawan anti koruspi karena siapapun dibabat (termasuk partai pengusung utama)......tapi ntar jelang Pilpres giliran partai lawan yg dihajar! Karena rakyat biasanya yg diingat hal-hal yg masih baru.
Sebenarnya buat rakyat, kalau benar mau berantas korupsi coba deh yg benar-benar bisa ngembalikan duit rakyat, misalnya kasus BLBI (tuh konglomeratnya pada masih keliaran dengan duit puluhan triliun hasil ngemplang), Bank Century, Rekening gendut polisi, Gubernur-Gubernur dan para Bupati yg kekayaannya luar biasa, sehingga pada punya istri simpenan artis dan sosialita di Jakarta ...
Nah, buat partai oposisi harus waspada, terutama PKS. Bercerminlah dari kasus LHI.
Dulu PKS partai yang diakui paling bersih. Bahkan koran KOMPAS edisi 16 Mei 2011 menurunkan riset "Parpol di Pusaran Korupsi" dimana PKS tak termasuk didalamnya.
Namun ternyata PKS "digarap" menjelang pemilu 2014. Dengan settingan media yang luar biasa, walaupun cuma satu kasus namun citra PKS yang bersih seketika jadi yang paling kotor. Karena yang ditarget langsung pucuk pimpinannya dan momennya pas menjelang pemilu sehingga yang paling diingat, kasus partai lain yang bejibun dah lupa.
Nah, sudahkan PKS mewaspadai hal itu? Bisa jadi kasus LHI akan "diulang". Jelang pemilu 2019, PKS kembali "digarap". Dan polanya sama: pucuk pimpinan yang ditarget. Pucuk pimpinan yang "berpotensi" ada kasus. Pejabat atau mantan pejabat pemerintah, mantan menteri.
Ingat Abraham Samad? Walau dia Ketua KPK sekalipun, bisa dikasuskan dengan hal sepele.
Nah, apalagi kalau pucuk pimpinan PKS yang eks menteri? Lima tahun menjabat menteri sangat "berpotensi" "dicari" kasusnya. Bahkan mungkin sekarang file dan folder kasusnya dah lengkap, tinggal dikeluarkan kapan waktu yang ditarget.
Pucuk pimpinan PKS ada dua: Presiden PKS dan Ketua Majelis Syuro. Dulu saat LHI, kedua-duanya disasar. Ketua Majelis Syuro sudah diperiksa KPK, tapi alhamdulillah "lolos", mungkin karena Ketua MS bukan pejabat publik atau mantan pejabat publik. Beliau orang swasta yang tak mengelola uang negara (APBN).
Ingat juga kasus SDA mantan Ketua PPP? Pas pilpres digarap. Yang penting sudah status tersangka. Sudah heboh dan bisa dijadikan amunisi berita. Kasus didiamkan. Dan baru digarap jauh setelah pilpres usai.
Jadi, sudahkan PKS menyiapkan langkah dan strategi agar kasus LHI tidak diulang?
Source http://ift.tt/1RRiNc8
Namun ternyata PKS "digarap" menjelang pemilu 2014. Dengan settingan media yang luar biasa, walaupun cuma satu kasus namun citra PKS yang bersih seketika jadi yang paling kotor. Karena yang ditarget langsung pucuk pimpinannya dan momennya pas menjelang pemilu sehingga yang paling diingat, kasus partai lain yang bejibun dah lupa.
Nah, sudahkan PKS mewaspadai hal itu? Bisa jadi kasus LHI akan "diulang". Jelang pemilu 2019, PKS kembali "digarap". Dan polanya sama: pucuk pimpinan yang ditarget. Pucuk pimpinan yang "berpotensi" ada kasus. Pejabat atau mantan pejabat pemerintah, mantan menteri.
Ingat Abraham Samad? Walau dia Ketua KPK sekalipun, bisa dikasuskan dengan hal sepele.
Nah, apalagi kalau pucuk pimpinan PKS yang eks menteri? Lima tahun menjabat menteri sangat "berpotensi" "dicari" kasusnya. Bahkan mungkin sekarang file dan folder kasusnya dah lengkap, tinggal dikeluarkan kapan waktu yang ditarget.
Pucuk pimpinan PKS ada dua: Presiden PKS dan Ketua Majelis Syuro. Dulu saat LHI, kedua-duanya disasar. Ketua Majelis Syuro sudah diperiksa KPK, tapi alhamdulillah "lolos", mungkin karena Ketua MS bukan pejabat publik atau mantan pejabat publik. Beliau orang swasta yang tak mengelola uang negara (APBN).
Ingat juga kasus SDA mantan Ketua PPP? Pas pilpres digarap. Yang penting sudah status tersangka. Sudah heboh dan bisa dijadikan amunisi berita. Kasus didiamkan. Dan baru digarap jauh setelah pilpres usai.
Jadi, sudahkan PKS menyiapkan langkah dan strategi agar kasus LHI tidak diulang?
Source http://ift.tt/1RRiNc8
